Jakarta, 14 Oktober 2025. OJK mengingatkan bahwa pentingnya menjaga keamanan Data Pribadi di tahun 2025. Mengutip dari tribratanews.polri.go.id melalui wawancara dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sepanjang tahun 2025.
Friderica menjelaskan bahwa laporan terkait penipuan eksternal masih akan tinggi tahun ini, mengingat penggunaan teknologi yang semakin luas serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. “Konsumen dan masyarakat diharapkan memahami dan menerapkan langkah-langkah menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi”. Ia juga menyoroti peningkatan modus penipuan dalam penawaran investasi, yang terus berkembang dengan variasi baru. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk selalu memeriksa legalitas dan validitas setiap penawaran, serta berpegang pada prinsip Legal dan Logis (2L). Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengaduan OJK melalui nomor 157.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, tercatat kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp 476 miliar. Sementara itu, hingga pertengahan 2025, terdapat 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik. “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah peringatan bahwa kita harus bertindak cepat dan bersama. Untuk itu pemerintah berkomitmen penuh menciptakan ruang digital yang aman, bersih dan terpercaya bagi seluruh masyarakat,” tegas Nezar sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. (komdigi.go.id).
Ia menekankan bahwa teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat pertahanan masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital. “Teknologi seperti AI dan machine learning jangan hanya menjadi jargon dalam inovasi, tapi harus menjadi solusi nyata untuk masalah-masalah krusial semisal keamanan digital ini. Teknologi harus menjadi alat kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat bagi masyarakat,” jelas Nezar.
Pemerintah melalui Komdigi juga terus melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengidentifikasi pelaku spam dan scam, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. (komdigi.go.id).